Banjarmasin, Sonora.ID - Rapat pembahasan kejelasan status dan kompensasi bagi para buruh yang dirumahkan dan di-PHK yang digagas oleh Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada Senin (06/04/2020), menimbulkan kekecewaan para peserta rapat.
Hal ini dikarenakan tidak hadirnya pengurus DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalimantan Selatan.
Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, M. Lutfi Saifuddin, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat resmi kepada pengurus APINDO untuk pertemuan tersebut.
Baca Juga: Jadi PDP Covid-19 Dokter Gigi di Banjarmasin, Kalsel Meninggal Dunia
Namun saat hari-H, tak ada satu pun perwakilannya yang hadir dalam rapat bersama dengan perwakilan organisasi buruh, seperti Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi.
"Kalaupun Ketua APINDO tidak bisa berhadir, kan bisa didelegasikan kepada pengurus yang lain," tuturnya.
Lutfi mengaku kecewa dengan sikap pengurus APINDO Kalimantan Selatan yang dinilai tidak menunjukkan sikap kerja sama yang baik dengan legislatif.
Padahal menurutnya, saat ini nasib para buruh juga harus menjadi perhatian yang penting karena terdampak wabah Covid-19.
Baca Juga: Usulan Lockdown Ditolak LLAJ, Pemkot Banjarmasin Lobi Pemerintah Pusat