Find Us On Social Media :
Perluas Cakupan Pemeriksaan Spesimen dengan Pengujian PCR (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Upaya Penanganan Covid-19 Presiden Jokowi Minta Tes PCR Diperluas

Muhamad Alpian - Senin, 13 April 2020 | 15:25 WIB

Sonora.ID - Presiden Joko Widodo mengimbau kepada jajarannya untuk terus melakukan percepatan pemeriksaan sampel melalui tes PCR (polymerase chain reaction).

Hal ini bisa dilakukan dengan cara memperluas jangkauan tes melalui penambahan lokasi atau lab pengujian.

Selain memperluas jangkauan tersebut, percepatan ini juga dimaksudkan untuk mengurangi dan menghindari antrean pemeriksaan di wilayah episentrum Covid-19.

"Saya mendapatkan laporan bahwa sekarang memang sudah diperbanyak untuk tempat lab-nya. Dulu hanya 3, sekarang sudah meloncat menjadi 29 tempat dari 78 yang dipersiapkan," ujar Presiden dalam ratasnya lwat telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/4/2020).

Hingga saat ini, pemeriksaan melalui metode PCR telah menjangkau sebanyak 26.500 pemeriksaan.

Namun, Presiden meminta agar pemeriksaan bisa dilakukan dengan jumlah 10.000 tes dalam satu hari.

Baca Juga: Selama Pandemi Covid-19, Jokowi Berikan Sembako Senilai Rp. 600.000 Kepada Keluarga Miskin di Kawasan Jabodetabek

"Oleh sebab itu saya sangat menghargai pengadaan 18 buah alat tes PCR cepat yang dilakukan oleh Kementerian BUMN yang minggu ini saya kira 1 sampai 3 alat itu sudah bisa diinstal. Sehari 1 alat bisa 500 PCR. Berarti kalau 18 (alat) per hari bisa mengetes 9.000 PCR. Ini sangat baik," tuturnya.

Presiden pun mengingatkan para jajaran untuk selalu mengintegrasikan semua data pasien ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dengan akurat dan cepat.

Data terpadu tersebut seperti jumlah pasien dalam pengawasan (PDP), orang dalam pemantauan (ODP), jumlah positif terpapar Covid-19, hingga yang sudah dilakukan pemeriksaan PCR.

Nantinya, data-data tersebut akan dilakukan akumulasi sehingga dengan mudah diakses oleh semua orang.

"Saya minta data-data dan informasi ini betul-betul terintegrasi semua kementerian masuk ke gugus tugas sehingga informasi itu semuanya ada. Harusnya ini setiap hari bisa di-update dan lebih terpadu," kata Presiden.

Baca Juga: Jokowi Umumkan, 3,7 Juta Keluarga di Jabodetabek akan Dapat Bansos