Palembang, Sonora.ID - Penanganan stunting di Provinsi Sumatera Selatan, membutuhkan peran serta dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait.
Menurut Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya, penanganan stunting di Provinsi Sumsel harus dilakukan secara terintegrasi.
Hal itu diungkapkan Mawardi Yahya, beberapa waktu lalu, saat dirinya menyampaikan kata sambutan di acara Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Angka Stunting Terintegrasi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, di Graha Bina Praja (Auditorium) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Dikatakannya, bila tidak dilakukan secara terintegrasi, tidak akan mungkin terjadi penurunan angka stunting di wilayah yang dikenal dengan sebutan Bumi Sriwijaya tersebut.
Baca Juga: Siap-siap, 7 Bioskop di Kota Semarang Akan Segera Kembali Dibuka
“Harus hadir. Dinas Kesehatan harus hadir, BKKBN harus hadir. Terlebih lagi, Dinas Kesehatan,” ujar Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang dilantik pada tahun 2018 lalu tersebut.
Kehadiran bidan di desa, lanjutnya, bukan hanya sebatas membantu persalinan ibu yang melahirkan.
Ia melihat, bidan desa tersebut, juga harus memiliki data akurat terkait jumlah ibu hamil, dan informasi sejenis lainnya.
“Mulai hamil berapa orang? Yang berapa bulan berapa orang? Yang akan lahir nantinya berapa orang? Mulai dari sana sudah tahu seharusnya bidan-bidan itu. Itulah tugasnya,” ungkap mantan Bupati Ogan Ilir (OI) dua periode tersebut.
Baca Juga: Jelang Maulid Nabi, Bawaslu Banjar Ingatkan Paslon Tak Salahgunakan Momen
Menurutnya, selain membantu persalinan, bidan-bidan desa juga diharapkan untuk memantau perkembangan yang dialami oleh bayi dan ibu.