Banjarmasin, Sonora.ID - DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna Tanggapan Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2021, Senin (26/10) siang.
Penjabat Sekda Prov. Kalsel, Roy Rizali Anwar memberikan penjelasan terhadap seluruh pandangan DPRD, mewakili Pelaksana Tugas Gubernur, Rudy Resnawan.
Di antaranya terkait upaya memprioritaskan pendanaan urusan wajib pemerintahan, seperti pelayanan dasar, kemiskinan, pengangguran, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang banyak terjadi di masa pandemi CoVID-19.
Baca Juga: Buntut Unjuk Rasa Omnibus Law, Mahasiswa Longmarch Penuhi Panggilan Polda
Isu strategis itu ingin diselesaikan melalui pengembangan industri kecil menengah dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), mendorong investasi hilirisasi industri, pariwisata dan pertanian serta penguatan kesehatan, pendidikan dan keterampilan.
Pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan efektivitas penyaluran subsidi ke masyarakat miskin dengan perbaikan basis data yang akurat dan terpadu, sehingga bantuan yang diberikan diberikan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga dan tepat waktu, tepat kualitas serta tepat administrasi.