Banjarmasin, Sonora.ID - Ketidakhadiran satupun anggota DPR RI Dapil Kalimantan Selatan dalam agenda audiensi dan dialog dengan kaum buruh, Selasa (27/10) pagi, menimbulkan kekecawaan.
Padahal undangan sudah disampaikan, baik secara terbuka ketika aksi unjuk rasa 22 Oktober lalu maupun melalui DPRD Kalimantan Selatan yang memfasilitasi pertemuan.
Presidium Aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) Kalimantan Selatan, Yoeyoen Indharto mengungkapkan kekecewaannya di hadapan peserta rapat di ruang Ismail Abdullah, Gedung B Kantor DPRD Provinsi, karena tak ada perwakilan dari DPR RI Dapil Kalimantan Selatan.
"Masa dari 11 kursi yang kita punya, satupun tidak ada yang hadir, setengahnya pun juga tidak ada," ungkapnya.
Baca Juga: UMP Kalsel 2021 Hanya Naik Rp 10 ribu, Buruh Merasa Dilecehkan
Hal itu menurutnya merupakan ironi karena menunjukkan minimnya perhatian dari para perwakilan masyarakat di tingkat pusat itu, yang saat ini seharusnya berada di Kalimantan Selatan karena masih dalam masa reses.
"Kami mengundang karena ingin mengetahui mekanisme pembahasan UU Cipta Kerja oleh DPR RI hingga akhirnya disahkan pada 5 Oktober lalu," tuturnya Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Seluruh Indonesia (FSPMI) Kalimantan Selatan ini.
Dengan tegas Yoeyoen juga berujar bahwa ketidakhadiran itu menjadi rekam jejak para legislator Senayan itu agar tak lagi dipilih pada Pemilihan Legislatif 2024 mendatang.
Baca Juga: Pasca PAW, Gt. Rudiansyah Langsung Reses Serap Aspirasi Konstituen