Find Us On Social Media :
Gubernur Sumut Minta Pemerintah Pusat Tingkatkan Keterlibatan Daerah (Sonora FM Medan)

Gubernur Sumut Minta Pemerintah Pusat Tingkatkan Keterlibatan Daerah

Wahyuni - Kamis, 25 Maret 2021 | 12:00 WIB

Medan, Sonora.ID - Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi meminta kepada Pemerintah Pusat agar keterlibatan daerah ditingkatkan, sehingga kesinambungan proyek-proyek tersebut berjalan dengan baik dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya.

Hal ini di sampaikannya saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Sumut secara virtual, Rabu (24/3).

“Cukup banyak proyek strategis nasional di Sumut, tetapi kita berharap keterlibatan daerah semakin ditingkatkan agar rakyat kita juga merasakan langsung pembangunan ini. Misalnya, untuk rest area di jalan tol, Pemkab diberikan kewenangan sehingga UMKM di daerah tersebut berkembang. Begitu juga pertanian. Petani-petani kita harus mendapat manfaat yang lebih besar dalam perkembangan pertanian di Sumut, bukan malah perusahaan-perusahaan besar,” kata Edy Rahmayadi, di Rumah Dinas Gubernur Sumut.

Baca Juga: Terima Dana Alokasi, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Lebih Prioritaskan Sektor Ini

Ada empat kawasan strategis nasional yang ada di Sumut, yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Food Estate Humbang Hasundutan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung bersama pelabuhannya.

Selain itu, ada empat proyek strategis daerah yang juga masih berkolaborasi dengan pusat seperti Rusunawa Terintegerasi Sei Mangkei, Sport Centre, jalur kereta api Pematangsiantar-Parapat dan Light Rapid Transit (LRT) Medan-Binjai-Deliserdang (Mebidang).

Proyek-proyek strategis ini diharapkan memberikan dampak besar pada pembangunan Sumut.

Pemerintah Pusat terus berupaya mempercepat pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Sumatera Utara (Sumut). Dengan harapan pembangunan proyek-proyek tersebut lebih cepat rampung dan mampu membantu peningkatan perekonomian nasional.

Baca Juga: Uang Pecahan Rp 75.000, Sumatera Utara Dapat Jatah 4 Juta Bilyet