Find Us On Social Media :
Ilustrasi Sistem politik di Indonesia ()

Perlu Peninjauan Kembali Sistem Politik yang Mengeluarkan Biaya Tinggi

Jati Sasongko - Jumat, 31 Desember 2021 | 20:20 WIB

Palembang, Sonora.ID – Menjelang akhir tahun 2021 banyak catatan-catatan politik  yang terjadi.

Dr. Ardian Saptawan, Pengamat Sosial Politik Sumsel kepada Sonora (30/12/2021) mengatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun prihatin karena pandemi, Sumsel juga dikejutkan adanya pejabat dan mantan pejabat yang di tangkap KPK.

“Prihatin karena dalam kondisi terpuruk masih ada yang korupsi termasuk anggota DPR di Muareaenim juga ditangkap,” ujarnya.

Cost politik yang tinggi untuk menjadi kepala daerah menyebabkan seorang kepala daerah korupsi untuk menutupi dan membekali diri pada pemilihan berikutnya.

Sistem politik yang ada di Indonesia perlu dipertimbangkan kembali secara komprehensif. Syhawat kekuasan yang melebihi ambisi membuat kepada daerah menghalalkan segala cara.

Dikhawatirkan ada tindakan kolaborasi yang akan memicu kleptokrasi, negara yang dibajak atau diperintah oleh sekelompoik mafia.

System pemilihan presiden threshold memicu adanya kelompok-kelompok berusaha menyediakan calon mengakibatkan adanya transaksional dan adanya mahar politik.

“Bagaimana menekan supaya jangan terjadi cost politik yang tinggi, salah satunya presiden threshold dipertimbangkan lagi dengan pertimbangan holistic,” tukasnya.

Baca Juga: Tinjau Satgas Nataru, Pastikan Sarana dan Fasilitas Berjalan Optimal