Sonora.ID - Presidensi G20 Indonesia menjadi peluang untuk mengakselerasi berbagai hal, utamanya yang menjadi fokus dan isu prioritas.
Terdapat tiga isu prioritas yang menjadi fokus utama dalam presidensi G20 salah satunya transisi energi berkelanjutan.
Isu terkait transisi energi keberlanjutan dan perubahan iklim menjadi yang paling menantang di mana kebijakan perlu disusun dalam prinsip adil, terjangkau dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Transisi menuju energi terbarukan akan menjadi proses yang kompleks dan mahal.
Pemimpin Redaksi harian Kompas Sutta Dharmasaputra mengatakan, hal ini membutuhkan komitmen yang kuat terhadap pengurangan emisi disertai kebijakan dengan target terukur sesuai kondisi masing-masing negara.
Baca Juga: KTT G20 di Bali, Kemenkes Siapkan Fasilitas Layanan Kesehatan mulai dari Mini ICU sampai RS Rujukan
Selain itu, lanjutnya, saat ini, semua seakan saling terhubung secara global. Di desa terpencil di Indonesia misalnya, bisa terkait dengan persoalan di Ukraina.
Pasalnya, situasi geopolitik yang melibatkan Rusia-Ukraina berdampak pada mahalnya harga pupuk. Para petani pun terdampak karena kesulitan membeli.
"Oleh karena itu, peran Indonesia dalan G20 pun menjadi sangat penting. Indonesia bisa mendorong negara-negara berkembang untuk mencapai kemandirian pangan. Bagaimana membuat rantai pasok komoditas tak terganggu, sehingga tidak menjadi negara miskin. G20 juga bisa berperan penting dalam perdamaian konflik tersebut," kata Sutta dalam event Harian Kompas, Indonesia untuk Dunia, Sapa Sosok Dua Puluh dan Bincang Dua Puluh, di Jakarta, Rabu (19/10/2022).
Namun demikian, siapkah masyarakat bertransformasi dalam Penerapan Energi Baru Terbarukan (EBT), Ekonomi Digital, dan Investasi Hijau?
Peneliti Utama Litbang Kompas Bambang Setiawan mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukan Litbang Kompas bahwa ketertarikan masyarakat untuk segera beralih ke energi ramah lingkungan cukup tinggi mencapai 59.9%.
Meski demikian, menurutnya sebagian besar masyarakat merasa belum siap dan
membutuhkan bantuan dari pemerintah dan swasta.
"Yang siap untuk beralih ke EBT secara mandiri hanya 6,7%, siap tapi butuh bantuan pemerintah dan swasta 45,5% dan belum siap 47,7%," kata Bambang.
Selain itu, lanjutnya, untuk kuadran pemanfaatan EBT saat ini hanya satu dari empat responden yang menyatakan siap dan bersedia memanfaatkan EBT.
Sebagian besar terkendala oleh sejumlah hal, sehingga ada yang siap tapi tidak bersedia, tidak siap tapi bersedia, dan sama sekali tidak siap dan tidak bersedia.
"Siap bersedia 25,6%, siap tidak bersedia 18,2%, tidak siap tidak bersedia 29,5%, tidak siap bersedia 26,4%," ucapnya.
Apalagi, pengetahuan masyarakat tentang program-program EBT yang diagendakan pemerintah masih sangat rendah.
Namun, menurut Bambang, dengan modal keyakinan masyarakat yang tinggi pada pemerintah, program EBT seharusnya dapat dijalankan.