Sonora.ID - Dana hibah penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang diberikan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk tahun 2023 sudah dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Penajam Paser Utara (PPU) Muhajir saat ditemui di Kantor Bupati PPU, Selasa (31/10/2023).
“Saat ini sudah dalam tahap pencairan,” katanya.
Dirinya juga telah melakukan monitoring terkait proses pencairannya itu.
“Tadi saya juga sudah tanya staf, itu sudah ada usulan terkait proses pencairan KPU dan Bawaslu. Karena leading sektornya ada di Kesbangpol,” ucapnya.
Menurutnya, dalam minggu ini kemungkinan sudah terealisasi terkait pencairannya 40 persen di tahun 2023.
Baca Juga: Menko Muhadjir: Pembangunan IKN Harus Mempertahankan Ciri Khas Masyarakat Penajam Paser Utara
“Sementara itu, untuk di tahun 2024, anggaran juga telah dialokasikan sebesar 60 persen. Dengan total kisaran kurang lebih sekitar Rp13 miliar,” tuturnya.
60 persen tersebut, juga termasuk untuk keamanan seperti keterlibatan Polres PPU dan Kodim di tahun 2024.
Kalau di tahun 2023 ini polres dan kodim belum ada, nanti di tahun 2024 baru dialokasikan,” timpalnya.
Muhajir menyebutkan untuk resi dari 60 persen tersebut sudah teralokasi semua di tahun 2024. “Kalau yang 2023, 40 persennya dulu yang direalisasikan,” pungkasnya.
- Adv