Bagikan :
“Ke depan kita akan menghadapi ledakan orang miskin baru yang dari teman-teman yang kena PHK, bahkan mungkin juga dari mereka yang usahanya tidak dapat bertahan akibat CoVID-19,” tambahnya lagi.
Langkah antisipasi memburuknya keadaan harus benar-benar diperhitungkan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Pemerintah daerah menurutnya dapat melakukan pendataan secara mendalam tentang jumlah pekerja di sektor non-formal di provinsi ini yang terdampak wabah dan terpuruk kondisi ekonominya.
Baca Juga: Jam Malam 21.00 Hingga 06.00, Pintu Masuk Banjarmasin Ditutup
Tentunya hal ini juga memerlukan koordinasi dengan Ketua RT dan RW setempat, yang memiliki data lengkap terkait kondisi warganya masing-masing.
Melalui cara ini, setidaknya ada upaya dari pemerintah untuk dapat menanggulangi dampak ekonomi yang timbul dari pandemi Corona di Kalimantan Selatan.
Bukan tidak mungkin, jumlah orang miskin baru yang dikhawatirkan akan meledak dapat ditekan dengan tepatnya langkah yang diambil.
Baca Juga: Menyusul Banjarmasin, 4 Kabupaten/Kota di Kalsel Turut Ajukan PSBB
Seperti diberitakan sebelumnya, tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan pada tahun 2019 berada di angka 4,47 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,07 persen dari tahun 2018.
Bahkan angka pengangguran juga mengalami penurunan hingga berada di angka 4,31 persen dari total penduduk Kalimantan Selatan pada tahun lalu.
