Bagikan :
“Yang tadi kita minta, kalau ada penambahan anggaran termasuk untuk biaya APD, maka daerah tidak sanggup menyediakan APD itu. Maka minta disapkan oleh APBN, karena kita anggarannya sudah habis untuk Covid-19,” ungkapnya.
Walikota menambahkan, pihaknya akan menyurati KPU dan Bawaslu Kota Balikpapan untuk melakukan efisiensi dan pergeseran sejumlah anggaran yang dianggap tidak perlu untuk membiayai kekurangan dalam pengadaan rapid test dan APD bagi petugas Pilkada.
Baca Juga: Sudah Ditetapkan dalam PERPPU, KPU Bali Optimis Pelaksanaan Pilkada 9 Desember
“Nanti kita akan kirim surat juga ke KPU dan Bawaslu kota bahwa kita minta kita tidak mungkin lagi menambah anggaran Pilkada. Jadi yang harus dilakukan oleh KPU dan Bawaslu adalah yang utama melakukan efisiensi,” tambahnya.
Perlu diketahui, berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), total anggaran yang disetujui untuk pelaksanaan Pilkada Kota Balikpapan tahun 2020 sebanyak Rp 73 miliar.
Untuk tahap awal, pencairan mencapai 40 persen dari dana yang diajukan atau sebesar Rp 28,1 miliar yang dialokasikan dari APBD Perubahan Kota Balikpapan tahun 2019.
Baca Juga: Pandemi Covid-19, KPU Bali Usulkan Pelaksanaan Pilkada 2020 Ditunda
