Bagikan :
Ia memahami situasi saat ini yang kasus positif Covid-19 terus meningkat sehingga menjadi alasan bagi pemerintah daerah tersebut melarang masuknya pedagang dari luar. Namun menurutnya tetap harus ada solusi yang dibicarakan bersama agar tidak berlarut-larut.
Apalagi menyangkut kehidupan para pedagang yang mengalami kesulitan akibat tidak boleh berdagang. Pihaknya juga khawatir jika nantinya malah ada aksi balas-balasan, yang melarang pedagang dari Kabupaten Tabalong untuk masuk dan berjualan di wilayah Kabupaten HSU.
Senada dengan Mawardi, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten HSU, Fadillah, berharap DPRD Provinsi segera menindaklanjuti agar kekhawatiran itu tidak terjadi.
Baca Juga: Pedagang Dilarang Masuk Tabalong, DPRD Kalsel Khawatir Aksi Balasan
Salah satunya dengan menjembatani mediasi dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong. Mengingat, upaya yang dilakukan selama ini belum ada respon dari daerah tetangga.
Padahal sejak 24 Juni lalu atau bertepatan dengan pengaduan pedagang, pihaknya langsung berkomunikasi dengan DPRD Kabupaten Tabalong yang berjanji akan membantu mediasi dengan pemerintah.
"Yang kami miris, setelah mereka masuk Tabalong dan buka lapak dagangan, justru ditertibkan. Padahal di perbatasan waktu itu tidak ada dijaga," ungkapnya.
Sehingga tak sedikit pedagang yang berangkat pada malam hari agar lolos penjagaan di perbatasan, untuk dapat berjualan di daerah tersebut. Meskipun akhirnya tetap ditertibkan oleh petugas di lokasi berjualan.
Ia memperkirakan ada sekitar 500-an pedagang dari Kabupaten HSU yang biasa berjualan di pasar mingguan di daerah tetangga, yang juga terus menanti kepastian.
Baca Juga: Pantau Perkembangan Covid-19 di Tabalong, Ketua Komisi III DPRD Kalsel Minta Masyarakat Jujur
