Bagikan :
"Kami mendukung jika berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, maka pembangunan jalur selatan di Jawa Barat diharapkan dapat segera dilaksanakan," ujar Bupati Garut Rudy Gunawan.
Lebih lanjut dijelaskan juga saat ini kepemilikan tanah di Kabupaten Garut dikuasai oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Perhutani, sehingga rencana pengembangan Garut Selatan terhambat.
Diharapkan dengan adanya koordinasi antarsektor ini dapat mempercepat proses program Reforma Agraria di Jawa Barat bagian selatan khususnya di Kabupaten Garut.
Baca Juga: Wali Kota Bandung, Oded M. Danial Siap Jadi Pembina ICA BPD Jabar
Sementara itu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut Hayu Susilo mengatakan kehadiran Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN sebagai koordinator GTRA Pusat menambah semangat dalam percepatan Reforma Agraria.
Sehingga dengan kedatangan ini tentunya akan lebih membuka wawasan dan pemikiran teman-teman instansi lain agar bisa bekerja sama membangun masyarakat
"Terkadang dikira BPN itu vertikal padahal tugasnya membantu masyarakat Garut, serta membantu perekonomian masyarakat Garut di bidang pertanahan." ujarnya.
Baca Juga: Agar Tepat Sasaran, Ada 23 Tahap 'Cleansing' Data Penerimaan Bansos Provinsi
