Bagikan :
Banjarmasin, Sonora.ID – Sudah 3 tahun terakhir, DPRD Kalimantan Selatan melalui Komisi IV memperjuangan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) bagi peserta didik di madrasah dan pondok pesantren.
Hasilnya? Nihil.
Selama pembahasan APBD Kalimantan Selatan, usulan tersebut tak pernah masuk dalam materi, apalagi masuk dalam cakupan Rp 7 triliun APBD Murni Tahun 2020.
Namun Komisi IV rupanya terus bertekead untuk memperjuangkan dimasukkannya anggaran tersebut pada pembahasan APBD tahun depan, yang saat ini dalam tahap penyusunan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Baca Juga: Covid-19 Masih Jadi Ancaman, Pondok Pesantren Nekat Belajar Tatap Muka
“Kalsel adalah provinsi yang masyarakatnya dikenal agamis, sehingga bantuan operasional kepada madrasah dan ponpes ini semestinya sudah dapat terlaksana,” tutur Muhammad Lutfi Saifuddin, Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, kepada Smart FM, Jumat (24/07) malam.
Melalui pesan singkatnya, Ia juga menegaskan bahwa sewajarnya Pemerintah Provinsi tidak lepas tangan, meskipun secara garis kewenangan pembinaan madrasah dan pondok pesantren berada di Kementerian Agama.
Apalagi semua peserta didik juga punya hak yang sama sebagai sesama generasi penerus daerah yang tidak ada perbedaan dengan siswa SMA/SMK/SLB negeri yang selama ini rutin mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah daerah.
“Terlebih kan saat ini dalam kondisi pandemi CoVID-19 yang terus menghantui dunia pendidikan, tentu manfaat dari BOPD ini akan sangat diperlukan,” tambah politikus Partai Gerindra ini.
Baca Juga: Sanitasi Belasan Ribu Rumah Warga Banjarmasin Belum Sesuai Standar
Ia juga...
Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
