Bagikan :
“Kita berbicara rencana ke depan, yakni 20 tahun, seperti apa perumahan dan kawasan permukiman di Kalsel,” tuturnya yang juga anggota Komisi III DPRD Kalimantan Selatan itu.
Ia menyebutkan ada beberapa isu terkait dengan perumahan dan permukiman di provinsi ini.
Di antaranya masalah backlog perumahan yang menjadi sala satu indikator terkait jumlah kebutuhan rumah di daerah tersebut yang harus berkesesuaian dengan penyediaannya.
Baca Juga: Resmi Kantongi Dukungan PSI, Ibnu Sina Nantikan Sambutan PDIP
Kemudian juga luasan kawasan kumuh yang juga harus diketahui secara persis, serta keberadaan rumah-rumah liar yang saat ini masih tidak punya kejelasan status dan tidak masuk pendataan.
“Ada juga Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), ini harus memenuhi standar kelayakan minimal, seperti berapa lebar jalan yang sebaiknya,” jelasnya lagi.
Pensiunan PNS di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Selatan ini juga menyoroti penyediaan lahan yang juga sangat penting dalam pembangunan kawasan permukiman, yang selama ini diakuinya lebih banyak dimiliki oleh pihak pengembang.
