Bagikan :
Sonora.ID - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencabut aturan untuk melakukan rapid test atau swab test sebelum melakukan perjalanan. Kebijakan tersebut akan digantikan dengan hanya ukur suhu tubuh calon penumpang.
Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), orang yang melakukan perjalanan tidak akan dites, penemuan kasus baru akan difokuskan di pintu masuk wilayah.
Namun kabar tersebut masih simpang siur, melihat aturan barunya yang belum keluar dan pelaku perjalanan baik antarkota maupun internasional yang menggunakan kendaraan seperti pesawat, kapal, atau kereta api tetap dianjurkan melakukan tes.
Baca Juga: Resmi! Kemenkes Ganti Istilah ODP, PDP, dan OTG Menjadi.....
Sebelumnya, Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/382/2020, ditetapkan bahwa baik penumpang maupun awak alat angkut wajib membawa surat keterangan pemeriksaan RT-PCR atau surat keterangan pemeriksaan rapid test yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta yang ditetapkan oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.
Menanggapi kebijakan tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga kini masih melakukan pengkajian lebih lanjut bersama Gugus Tugas Covid-19.
Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto mengatakan sedang melakukan pengechekan secara internal dan hingga kini belum menemukan klausul yang menyatakan rapid test atau PCR dapat dihilangkan.
Selain itu, kata dia, semestinya aturan akan dikeluarkan secara resmi melalui surat edaran (SE) Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19.
Hingga kini, kata dia, terkait kemungkinan peniadaan prosedur rapid test/PCR masih dibahas bersama dengan Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 dengan meminta sejumlah pandangan dari unsur lain.
“Ini kami juga barusan bahas secara internal setelah dicek dan dibahas internal. Kami belum menemukan di aturan tersebut rapid test tidak diwajibkan. Tidak ada ngomong begitu. Biasanya aturan itu dikeluarkan oleh SE Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 dan bukan Kemenkes, tetapi kurang tahu juga kami masih lihat legal formalnya,” jelasnya.
Untuk itu, dia mengungkapkan saat ini pihaknya tidak akan banyak berkomentar terkait persoalan tersebut lantaran belum menemukan landasannya.
