Bagikan :
Sonora.ID - Pandemi covid-19 masih melanda Indonesia hingga saat ini. Bahkan beberapa daerah mengalami kenaikan pada rasio angka penularan covid-19.
Namun nyatanya hal ini tidak menyurutkan niat pemerintah pusat untuk mengundur adanya pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 mendatang.
Banyak pihak yang menyayangkan keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Adanya pilkada serentak dinilai akan menambah klaster baru dalam penularan covid-19.
Salah satu yang menolak keputusan pelaksanaan pilkada 2020 adalah mantan wakil presiden Indonesia, Jusuf Kala.
Baca Juga: Status Covid-19 Cenderung Fluktuatif, Batas PJJ di Palembang Belum Ditentukan
Pria yang akrab di sapa JK ini menilai bahwa pikada serentak bukanlah hal yang urgent (sangat penting atau mendesak).
"Kita ingin rakyat agar menentukan siapa yang menjadi pemimpin mereka. Dan pemimpin itulah orang yang membuat kebijakan agar rakyat bisa hidup aman, sejahtera, adil, kesehatan terjaga, mengurangi risiko kematian, mengenyam pendidikan yang baik, dan sebagainya," kata Kalla sebagaimana dikutip dari rubrik Opini harian Kompas, Senin (21/9/2020).
"Namun kalau dalam proses pemilihan pemimpin itu sudah jelas-jelas justru bisa membuat rakyat sakit bahkan bisa meninggal, buat apa kita mendesakkan menyelenggarakan pemilihan tersebut," lanjut Kalla.
JK bahkan telah mengambarkan bahwa pada masa pendaftaran kepala daerah telah membuat banyak orang berkerumun.
Hal ini dapat beresiko besar membuat virus covid-19 dapat menyebar dengan mudah.
Baca Juga: 16 Orang di Kulon Progo Positif Covid-19 Usai Ikuti Acara Arisan RT
Hal itu diperparah dengan terpaparnya sejumlah bakal calon kepala daerah dan penyelenggara pemilu baik di tingkat daerah hingga nasional.
Kalla memprediksi penularan Covid-19 akan semakin masif pada tahapan Pilkada berikutnya seperti penetapan calon kepala daerah, kampanye, pencoblosan, dan proses penghitungan suara.
"Semua calon akan berpotensi melanggar protokol demi meraih suara sebanyak-banyaknya. Kalau bukan calonnya yang menggunakan berbagai kiat untuk itu, maka para pendukung yang melakukannya (melanggar protokol kesehatan)," kata Kalla.
"Setelah itu hari pencoblosan di mana kerumunan tidak bisa dihindari sebab para pemilih harus berjejer, antre, menuggu giliran mencoblos," lanjut Kalla.
Untuk itu, Kalla mengusulkan penundaan Pilkada Serentak 2020 hingga vaksin Covid-19 ditemukan dan dirasakan efektivitasnya setelah proses vaksinasi massal.
Ia menilai Pilkada bahkan bisa ditunda hingga Juni 2021 tanpa mengganggu kinerja pemerintahan daerah lantaran adanya Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah.
"Memaksakan sesuatu yang jelas-jelas secara rasional membahayakan kehidupan rakyat bukan hanya nekat, melainkan fatal. Semua proses politik tujuan mulianya adalah untuk kemaslahatan rakyat, bukan memudaratkan rakyat," lanjut Kalla.
Baca Juga: Tower Wifi Gratis di Palembang Segera di Launching Akhir Bulan ini
