Bagikan :
Sonora.ID - Penanganan Covid-19 di Indonesia terus dilakukan di tengah semakin maraknya perkembangan virus mematikan ini.
Mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla pun ikut mengkhawatirkan soal pandemi Covid-19 ini, terlebih dengan penyelenggaran pesta rakyat di akhir tahun 2020.
Ia mengatakan Pilkada 2020 sangat memungkinkan menjadi klaster baru penularan Covid-19 sehingga pelaksanaanya perlu ditunda.
Baca Juga: Soal Pilkada 2020, Jusuf Kala: Jelas Membahayakan Kehidupan Rakyat Bukan Hanya Nekat Tapi Fatal
"Kita ingin rakyat agar menentukan siapa yang menjadi pemimpin mereka. Dan pemimpin itulah orang yang membuat kebijakan agar rakyat bisa hidup aman, sejahtera, adil, kesehatan terjaga, mengurangi risiko kematian, mengenyam pendidikan yang baik, dan sebagainya," kata Kalla sebagaimana dikutip dari rubrik Opini harian Kompas, Senin (21/9/2020).
"Namun kalau dalam proses pemilihan pemimpin itu sudah jelas-jelas justru bisa membuat rakyat sakit bahkan bisa meninggal, buat apa kita mendesakkan menyelenggarakan pemilihan tersebut," lanjut Kalla.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) menyebutkan saat proses tahapan pendaftaran calon kepala daerah saja sudah banyak kejadian yang menimbulkan banyak masa dan ini dikhawatirkan akan menjadi klaster baru.
Baca Juga: Intip Yuk Serunya Lomba 17-an di Kediaman Pribadi Jusuf Kalla
Apalagi dengan terpaparnya sejumlah calon kepala daerah dan penyelenggara pemilu baik di tingkat nasional atau daerah.
Dirinya meyakini akan adanya penyebaran covid-19 yang kian massif di tahapan Pilkada berikutnya seperti penetapan calon kepala daerah, kampanye, pencoblosan, dan proses penghitungan suara.
"Semua calon akan berpotensi melanggar protokol demi meraih suara sebanyak-banyaknya. Kalau bukan calonnya yang menggunakan berbagai kiat untuk itu, maka para pendukung yang melakukannya (melanggar protokol kesehatan)," kata Kalla.
Baca Juga: Kunjungi Masamba, JK Minta Prioritaskan Pembersihan Dampak Banjir
"Setelah itu hari pencoblosan di mana kerumunan tidak bisa dihindari sebab para pemilih harus berjejer, antre, menuggu giliran mencoblos," lanjut Kalla.
Dengan begitu, Kalla mengusulkan penundaan Pilkada 2020 hingga vaksin virus corona ditemukan dan risakan efektivitasnya setelah proses vaksinasi massal.
Sebab, dia menilai Pilkada masih bisa ditunda hingga Juni 2021 tanpa menggangu kinerka pemerintahan daerah lantaran adanya Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah.
"Memaksakan sesuatu yang jelas-jelas secara rasional membahayakan kehidupan rakyat bukan hanya nekat, melainkan fatal. Semua proses politik tujuan mulianya adalah untuk kemaslahatan rakyat, bukan memudaratkan rakyat," lanjut Kalla.
Baca Juga: Panitia Hewan Qurban Wajib Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jusuf Kalla: Jika Pilkada Membuat Rakyat Sakit, untuk Apa Disegerakan?".
