Bagikan :
Ia menyebutkan, di tahun 2020 Pemprov Sulsel melalui APBD telah menyediakan Rp 10 miliar yang diberikan masing-masing Rp 100 juta untuk setiap kabupaten/kota yang menjadi lokus penanganan stunting.
Sementara, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kementerian Dalam Negeri, Budiono Subambang, menekankan, stunting masuk sebagai prioritas pembangunan nasional RPJMN 2022-2024.
"Upaya ini masuk dalam Major Project percepatan penurunan kematian Ibu dan Stunting dengan melakukan perbaikan gizi," kata Bambang.
Baca Juga: 66 Kader PKK Sumsel Ikuti Pelatihan untuk Turunkan Stunting dan AKI
Bambang menyebutkan, secara nasional target penurunan stunting di Indonesia diharapkan berada di angka 14 persen, persis sama dengan target Sulsel.
Ia menyebutkan, berbagai intervensi baik spesifik (Bidang Kesehatan) maupun Intervensi Sensitif (Non-Kesehatan), telah banyak dilakukan namun angka prevalensi stunting masih tinggi.
Hal ini menurut Bambang, belum adanya konvergensi program di sasaran penerima manfaat yaitu Rumah Tangga dengan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Saat ini, kata Bambang, provinsi dengan Pravelensi Stunting tertinggi di Indonesia ditempati oleh Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, diikuti Aceh.
Baca Juga: Kemensos Pastikan Bansos Dorong Penurunan Angka Stunting
Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
