Kemensos Siapkan Dana Jaminan Hidup Bagi Korban Gempa NTB Rp89,36 M

11 November 2020 20:14 WIB
Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos RI M Safii Nasution (coklat) bersama Kepala Dinas Sosial Propinsi NTB Ahsanul Khalik (rompi) berdialog di depan mobil edukasi bencana Pemprov NTB.
Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos RI M Safii Nasution (coklat) bersama Kepala Dinas Sosial Propinsi NTB Ahsanul Khalik (rompi) berdialog di depan mobil edukasi bencana Pemprov NTB. ( Dok Dirjen Limjamsos)

Sebelumnya, Kemensos telah menyalurkan bantuan jaminan hidup tahap I tahun 2019 sebanyak 5.118 KK / 19.099 Jiwa di Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat senilai 11.45 miliar rupiah.

Selain memberikan bantuan jaminan hidup, dikatakan Safii pemerintah juga telah memberikan bantuan santunan ahli waris korban bencana yang meninggal dunia sebanyak 567 jiwa senilai Rp.8.505.000.000. Penanganan darurat berupa pendistribusian logistik, cadangan beras pemerintah, beras regular, sembako, peralatan dapur keluarga, peralatan kebersihan dan layanan dukungan psikososial. Total bantuan senilai Rp.21.607.710.904.

“Jadi total bantuan sosial bagi korban bencana gempa bumi senilai Rp.130.936.410.904,- (Seratus Tiga Puluh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah),” ujar Safii.

Penyerahan bantuan Jadup tahap II akan dilakukan secara langsung oleh Menteri Sosial Juliari P Batubara akhir bulan ini.

Pemerintah berharap masyarakat korban bencana alam dapat menata kehidupan yang normal kembali sedia kala saat ini. Meski demikian, pemerintah mengakui perjalanan menuju kehidupan normal tidak dapat dilakukan secara cepat mengingat dampak bencana menimbulkan kerugian material yang tidak sedikit kehilangan tempat tinggal dan kehilangan anggota keluarga.

Kepala Dinas Sosial Propinsi Nusa Tenggara Barat Ahsanul Khalik berjanji akan menyelesaikan verifikasi data secara detail dengan kepala Dinas Sosial Kabupaten secara cepat dan akurat.

“Kita harus meminimalisir adanya kesalahan dalam penyeluran jadup. Maka data by name by addres menjadi perhatian kami,” jelas Aka.

Aka bersyukur komitmen pemerintah pusat untuk mencairkan jadup tahap II dapat dipenuhi. Untuk itu, ia meminta komitmen pemerintah kabupaten menyiapkan data yang telah divalidasi dan diverifikasi secara akurat.

“Jika ada data yang salah jangan disalahkan pemerintah pusat karena kita yang salah. Pencairan ini kita syukuri dulu. Ini bentuk komitmen pemerintah kepada warga NTB meski belum semua terpenuhi. Kita jangan ribut melulu. Yakinlah pemerintah akan membantu warga NTB,” tegas Aka.

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
92.0 fm
98.0 fm
90.4 fm
102.6 fm
93.3 fm
97.4 fm
98.9 fm
101.1 fm
96.0 fm
96.7 fm
99.8 fm
98.9 fm
98.8 fm
90.8 fm
97.5 fm
91.3 fm
94.4 fm
91.8 fm
102.1 fm
98.8 fm
95.9 fm
88.9 fm
101.8 fm
97.8 fm
101.1 fm
101.8 fm
101.1 Mhz Fm
101.2 fm
101.8 fm
102.1 fm