Bagikan :
"Justru Dirjendukcapil menyarankan proses KTP itu ada di kecamatan bahkan kelurahan," urainya.
Mengenai penumpukan yang terjadi di kantor Disdukcapil Makassar beberapa hari lalu, Rudy mengatakan, kebanyakan dari mereka bukan untuk mengurus, namun datang sebagai pengantar.
"Kemarin saya sudah panggil dukcapil. Kemarin laporannya itu hanya insidentil. Yang mengurus itu tidak banyak. Cuma yang mengurus ikut pengantarnya. Itulah yang lemah," ucapnya.
Baca Juga: Gempa Guncang Bulukumba, BMKG Sebut Tidak Berpotensi Tsunami
Hal itu, kata Rudy yang perlu diantisipasi kedepan. Bagaimana memberikan contoh ke masyarakat penerapan protokol kesehatan yang dimulai dari Pemerintah Kota Makassar.
"Yang jelas kita tidak berharap pemerintah sendiri yang melanggar protokol kesehatan. Itu penting," tutupnya.
