Bagikan :
Dengan demikian, Wiku menyatakan bahwa tingginya kasus tersebut juga dipengatuhi oleh sistem yang masih belum optimal.
“Angka yang sangat tinggi ini salah satunya disebabkan karena sistem yang belum oprimal,” ungkapnya dikutip dari KompasTV.
Pihaknya menyataka bahwa ternyata data dari Papua sejumlah 1.755 itu adalah data kumulatif sejak 19 November hingga 3 Desember 2020.
Karena masih adanya perbedaan data tersebut, pihaknya juga mengimbau pemerintah daerah untuk melakukan konsolidasi data dengan pemerintah pusat.
“Kami imbau untuk melakukan konsolidasi data secara langsung dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesegera mungkin,” sambungnya.
Sebelumnya hal serupa juga pernah menimpa Provinsi Jawa Tengah, yang membuat Gubernur Ganjar Pranowo angkat bicara.
Pada saat itu, pihaknya juga menyatakan bahwa ada selisih data yang besar antara data di Jawa Tengah dan di pemerintah pusat.
Baca Juga: Lama Tak Digelar, Kini 187 Pelajar Muba Ramaikan Turnamen Bulutangkis
