Bagikan :
Disamping itu mampu menekan egosentris masing-masing, dan hidup rukun antar sesama anak bangsa yang dibingkai dalam ideologi Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
"Ini adalah negeri yang membentang dari ujung pulau Sumatera hingga Papua ada 714 suku bangsa, 1001 bahasa daerah ragam budayanya berbeda dan sudah lama sekali kita hidup dalam satu rumah bersama Indonesia yang ditopang oleh ideologi Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika," tuturnya.
Lebih lanjut dirinya menegaskan, butuh upaya konkret untuk membentengi diri masing-masing dari intoleransi dan radikalisme.
Dari sisi Pemerintah Daerah, Pemprov Jatim telah menerbitkan Perda 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat dan Pergub 32 tahun 2020 yang menjadi Peraturan Pelaksana Perda 8 tahun 2018.
Baca Juga: Gelar Sarasehan Media, Ini yang Dikatakan Kepala BNNP Jatim
"Perda toleransi ini merupakan sikap Pemprov Jatim dalam merespon kondisi bangsa saat ini, dari situasi politik yang bisa saja berdampak di Jawa Timur. Kita berharap bahwa melalui acara malam ini ada peran pemerintah dan aparat dalam peningkatan toleransi, kerjasama, peningkatan kapasitas dan fasilitasi toleransi di ruang publik," tegasnya.
Emil menyebut, pada tataran masyarakat luas, langkah nyata yang dapat dilakukan dalam mencegah intoleransi dan menangkal radikalisme adalah dengan tidak menyebarkan berita hoax. Karena hal tersebut sangat mampu mempengaruhi dan memprovokasi.
Informasi atau berita yang diperoleh harus dikroscek kebenarannya, dilakukan tabayyun atau konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan.
Baca Juga: Siap Operasional, Pompa Petekan Mulai Difungsikan untuk Cegah Banjir di Surabaya
"Termasuk rawan berkembangnya berita hoax, kadang-kadang dimunculkan foto seakan-akan itu terjadi sekarang padahal itu peristiwa lama, ada video yang harusnya lengkap 2 menit hanya jadi 20 detik kemudian itu diberikan narasi-narasi yang tidak menggambarkan peristiwa yang sebenarnya, dan itu bisa memicu kemarahan," sebutnya.
Melalui diskusi kebangsaan tersebut, Wagub Jatim ini berharap ada peran pemerintah dalam peningkatan toleransi, kerjasama peningkatan kapasitas dan fasilitasi toleransi di ruang publik.
Lalu ada bantuan teknis, bantuan sumber daya manusia serta bantuan lain dari masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
"Semoga dengan harmonisasi kita bisa menjaga toleransi, kita bisa wujudkan untuk memperkuat NKRI, Jatim sebagai miniatur Indonesia bisa menjaga betul nilai-nilai kebersamaan ini, mudah-mudahan dengan ini kebersamaan bisa kita pupuk, intoleransi dan radikalisme bisa kita tangkal," pungkasnya.
Baca Juga: Tinjau Banjir Kali Jombang di Pamekasan, Khofifah Segera Lakukan Mitigasi & Evaluasi Komprehensif
