Bagikan :
SONORA.ID - Komisi X DPR RI mendukung kinerja Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dalam meningkatkan minat baca masyarakat dan indeks literasi. Karenanya, Perpusnas diminta agar menyusun roadmap pengembangan perpustakaan sebagai upaya untuk meningkatkan literasi dan numerasi.
Selain membahas kinerja Perpusnas, roadmap ini bisa menggambarkan alokasi anggaran Perpusnas pada tahun mendatang. Hal itu disampaikan anggota Komisi X DPR RI Esti WIjayati dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Perpusnas yang digelar secara virtual, pada Senin (25/1/2021).
Esti mengapresiasi penyerapan anggaran APBN Perpustakaan Nasional pada tahun 2020 yang melampaui rata-rata nasional. Namun, pihaknya prihatin karena Komisi X belum dapat menaikkan anggaran yang signifikan untuk Perpusnas. Apalagi, saat ini indeks literasi dan minat baca masyarakat masih rendah.
“Jangan lagi menempatkan masyarakat tidak mau membaca, tetapi bagaimana masyarakat bisa tumbuh minat bacanya. Jumlah buku yang ada masih kurang, serta tenaga perpustakaan saat ini masih terbatas,” terangnya.
Legislator dari Fraksi PDI-P ini menegaskan alokasi anggaran untuk Perpusnas perlu adanya pemahaman yang serius dan peningkatan yang signifikan.
Senada dengan hal tersebut, legislator dari Fraksi Gerindra Nuroji optimis Perpusnas bisa meningkatkan anggaran. Dengan catatan, Perpusnas memiliki program yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya yakin Perpusnas bisa, karena sebelumnya Perpusnas pernah mengalami anggaran stagnan seperti saat ini. Berdasarkan pengalaman di tahun 2009-2014, dengan dorongan Komisi X DPR RI dan semangat teman-teman dari Perpusnas, anggaran dapat meningkat dengan signifikan,” ungkapnya.
Dalam Rapat Dengar Pendapar (RDP) tersebut, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando memaparkan serapan anggaran Perpusnas pada tahun 2020 mencapai 96,62 persen atau melampaui rata-rata daya serap nasional yakni 95 persen.
Pada tahun ini, Perpusnas fokus pada kondisi tingkat kegemaran membaca dan indeks literasi yang masih rendah. Syarif Bando mengatakan, permasalahan tersebut harus dilihat secara komprehensif, mulai dari sisi hulu hingga ke hilir. Pihaknya sudah mengidentifikasi hal-hal yang mesti dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut.
“Di tahun 2021, fokus kita tidak lagi terus menghakimi masyarakat yang rendah kegemaran membacanya, namun dilihat dari sisi hulu bagaimana peran pemerintah agar masyarakat menyiapkan bahan bacaan sesuai standar UNESCO yakni minimal tiga buku baru tiap orang tiap tahunnya,” urainya.
Selain itu, harus dibuat regulasi yang mengatur agar buku yang terbit di kota besar bisa tersebar ke seluruh pelosok Indonesia dan anggaran untuk memastikan adanya buku baru di masyarakat.
“Untuk itu kami berharap adanya dukungan penuh dari anggota Komisi X. Tahun ini, kami menargetkan target nilai kegemaran membaca masyarakat sebesar 59,3 persen dan indeks pembangunan literasi masyarakat meningkat menjadi 12,” pungkasnya.
