Bagikan :
Selain itu Legislator dari Fraksi PKB Acep Adang Ruhiat juga mengamini sikap rekannya. Menurut Ruhiat perlu ada penekanan agar budaya baca tidak hanya difokuskan kepada pelajar dan mahasiswa, tetapi juga guru dan dosen.
Anggota Komisi X DPR RI lainnya, Adrianus Asia Sidot berharap perhatian dari Perpusnas agar memperhatikan perpustakaan di daerah perbatasan Kalimantan Barat. Kondisi perpustakaan di daerah tersebut dinilai memprihantinkan.
“Terkait dengan literasi, ketersediaan buku-buku di perpustakaan, saya menyarankan lebih baik buku teks. Karena kalau buku digital, persoalannya adalah jaringan internet,” urainya.
Dalam RDP tersebut, Komisi X DPR RI mengusulkan adanya hari membaca nasional yang dilaksanakan oleh semua instansi, baik di pusat maupun daerah. Karenanya, K/L yang hadir ditekankan agar menindaklanjuti masukan yang disampaikan anggota Komisi X DPR RI guna meningkatkan program dan kegiatan literasinya agar dampaknya bisa dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menjelaskan pihaknya akan meningkatkan kerja sama dan berkoordinasi dengan K/L lainnya untuk mendukung program literasi.
Syarif menekankan, persoalan literasi di Indonesia merupakan tugas bersama. Karenanya, kondisi ini harus dilihat secara komprehensif mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, budaya baca dan indeks literasi yang rendah, merupakan fakta yang sudah ada.
“Ini adalah sisi hilir yang akan berdampak ke banyak aspek yakni rendahnya daya saing, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inovasi, pendapatan per kapita, hingga indeks kebahagiaan. Itu semua adalah fakta dan harus diselesaikan oleh kita semua,” kata Syarif.
Oleh karena itu Syarif menilai pada sisi hulu, sejumlah hal harus diperkuat agar literasi meningkat. Pihaknya mengidentifikasi sejumlah kondisi yakni penguatan peran pemerintah, peran pengarang/penulis agar menulis buku sesuai kebutuhan masyarakat, peran penerbit untuk menyiapkan buku, peran penerjemah/penyadur untuk mengalihbahasakan buku, regulasi distribusi bahan bacaan, hingga peningkatan anggaran belanja buku.
"Bagaimana kita melihat realita di masyarakat. Kalau kita hari ini bicara tentang program, apa yang kami lihat di persoalan di lapangan, faktanya memang gak ada buku yang tersebar di masyarakat. Bahkan di sekolah-sekolah dasar itu di daerah terpencil, sangat terbatas bahan bacaan yang tersedia. Kalau kita bicara di daerah 3T, saya kira di atas 70 persen membutuhkan buku-buku cetak,” ujarnya.
Selain itu dalam laporannya, Syarif memaparkan Kajian Indeks Kegemaran Membaca yang dilakukan Perpusnas pada 2020 adalah 55,74 (sedang). Kajian yang dilakukan atas 10.200 responden di 34 provinsi tersebut mengukur frekuensi membaca, durasi membaca, dan jumlah buku yang dibaca.
