Bagikan :
Pasalnya, para pedagang diminta berjualan sampai jam 22 waktu setempat. Sementara Pemkot Makassar tidak memberikan kompensasi apa pun.
"Kalau pembatasan sih secara pribadi ini justru membunuh perekonomian yang ada di Makassar," jelasnya.
Politisi partai nasdem itu memandang Pj Wali Kota diskriminatif soal kebijakan yang dikeluarkan karena dinilai tebang pilih.
Baca Juga: Upayakan Pencairan Dana Hibah Pariwisata, DPRD Makassar Siap Beri Pendampingan
Dalam aturan seharusnya dipertegas soal kerumunan. Selain melanggar protokol kesehatan, kerumunan bisa memicu peningkatan kasus corona.
"Kalau saya sih pembatasan sebenarnya yang harus diperhatikan pembatasan jumlah orang,"
"Harus ditindak bila ada yang melanggar. Jangan cuman segelintir saja dilarang karena itu merata aturan nya, kalau saya pribadi tidak usah diperpanjang. Cuman yang diperkuat pengawasannya," tutupnya.
