Bagikan :
Baginya, percepatan Pilkada 2024 ini bukan hanya tidak memenuhi ketentuan undang-undang, tetapi juga akan memajukan energi kontestasi yang tidak perlu.
Sedangkan, PDIP menginginkan situasi politik di tahun 2021 hingga 2023 mendatang digunakan untuk berdedikasi pada rakyat sepenuhnya.
“Politik itu penuh dengan wajah membangun, memperkuat persatuan, dan mendorong kemajuan peradaban,” tegasnya menambahkan.
Baca Juga: Larangan Eks FPI Ikut Pemilu-Pilkada akan Dibahas oleh DPR
Ditambah lagi bahwa Indonesia menjadi salah satu dari 215 negara yang mengalami pandemi Covid-19, sehingga prioritas utama negara saat ini adalah mengatasi dampak dari pandemi tersebut.
“2021 sampai 2023 adalah periode mengatasi dampak pandemi dan momentum politik untuk menampilkan energi kolaborasi bagi kemajuan bangsa dan negara. Jadi kalau sejak awal desain Pemilu Kepala Daerah Serentak pada November 2024, menagapa harus dipercepat?” sambungnya lagi.
Baca Juga: Megawati Berhentikan Bupati Semarang dan Anaknya dari PDIP, Karena Sang Istri Diusung Partai Lain?
