Bagikan :
Banjarmasin, Sonora.ID – Komisi II DPRD Kalimantan Selatan yang membidangi masalah pangan dan pertanian, pada pekan lalu melakukan pemantauan ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Tapin, untuk memastikan ketersediaan pangan pascabanjir besar yang melanda 11 kabupaten/kota di provinsi ini.
Terutama untuk memastikan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), baik dari ketersediaan maupun pendistribusian pangan untuk mendukung penanganan bencana, mencegah kerawanan pangan dan menjaga stabilitas harga jualnya di daerah.
Dalam rilis resmi yang diterima redaksi Smart FM pada Selasa (16/02) pagi, Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, Haryanto mengatakan bahwa pihaknya ingin memastikan CPPD benar-benar dioptimalkan oleh pemerintah daerah.
Baca Juga: Sayed Jafar Al-Idrus Kembali Pimpin Golkar Kotabaru untuk Ketiga Kali
Terlebih kepada masyarakat yang terdampak banjir, yang memerlukan pasokan logistik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Di samping itu, juga perlu kepastikan adanya pergantian terhadap cadangan pangan yang telah disalurkan di masyarakat, sehingga angkanya tetap pada posisi semula untuk menjaga stabilitas pasokan.
“Idealnya, perhitungan CPPD minimal 100 ton yang tersimpan di gudang Bulog karena lebih terukur dan bisa dicek tiap saat. Sementara yang ada di Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) itu sifatnya back-up saja karena stoknya bisa kosong karena dipinjam warga,” tutur politikus PKS ini.
Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
