Bagikan :
Di sisi lain, Edhy mengklaim bahwa kebijakan yang diambilnya tersebut, yaitu soal perizinan eksos benih, semata-mata dilakukan untuk kepentingan masyarakat.
“Intinya adalah setiap kebijakan yang saya ambil untuk kepentingan masyarakat. Kalau atas dasar masyarakat itu harus menanggung akibat akhirnya saya dipenjara, itu sudah risiko bagi saya,” sambungnya menegaskan.
Terkait kebijakan untuk rakyat, Edhy pun mengungkit kebijakan yang dikeluarkannya terkait dengan perizinan kapal.
Baca Juga: Belanja hingga Rp 750 Juta, Edhy Prabowo Akui Dibeli Pakai Uang Suap
Mantan Menteri tersebut menyebutkan bahwa sebelum kebijakan izin kapal dikeluarkan, izin kapal bisa memerlukan waktu hingga 14 hari lamanya.
“Anda lihat izin kapal yang saya keluarkan. Ada 4.000 izin dalam waktu satu tahun saya menjabat. Bandingkan yang sebelumnya yang tadinya izin sampai 14 hari, saya bikin hanya satu jam, banyak izin lain,” jelas Edhy.
Penjelasan ini mengikuti pernyataan yang dikeluarkan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej yang menyebutkan bahwa Edhy layak untuk dituntut hukuman mati.
Baca Juga: Edhy Prabowo Meminta Maaf: Ini Kecelakaan, Warganet: Kecelakaan Itu ke RS Bukan Borong Barang Mewah
Artikel ini sudah tayang di Kompas.com, dengan judul ‘Edhy Prabowo: Jangankan Dihukum Mati, Lebih dari Itu Pun Saya Siap’.
Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
