Bagikan :
Surabaya, Sonora.ID – Pemerintah pusat memberikan bantuan 50 juta untuk rumah kategori rusak berat, 24 juta kategori rusak sedang dan 10 juta kategori rusak ringan.
Bantuan tersebut di luar biaya pengerjaannya. Sedangkan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang terdampak akan ditangani oleh Kementerian PUPR. Demikian disampaikan Kepala BNPB Doni Monardo saat melakukan kunjungan di Kecamatan Ampelgading - Kabupaten Malang, Minggu (11/04/2021).
Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima bantuan dana siap pakai dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI sebesar Rp 1 Miliar dalam rangka percepatan penanganan bencana Gempa Bumi yang melanda wilayah Malang dan sekitarnya.
Menindaklanjuti perhatian yang diberikan oleh pemerintah pusat, Gubernur Khofifah menyatakan terima kasih dan siap untuk terus mengawal proses penyaluran kepada masyarakat di wilayah terdampak.
Baca Juga: Gempa Jatim, Gubernur Khofifah Tinjau dan Beri Santunan Ahli Waris Korban Meninggal
"Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui BNPB. Pemprov Jatim tentunya akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk meringankan beban para pengungsi dan korban gempa," kata Khofifah.
Turut dijelaskan bahwa bantuan senilai Rp 1 M tersebut diperuntukkan sebagai biaya operasional untuk Dapur Umum Lapangan yang tersebar di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Untuk itu, dirinya juga menyebut bahwa bantuan ini akan sangat membantu dalam proses penanganganan kebencanaan saat tanggap darurat seperti saat ini.
“Pemprov Jatim telah bergerak cepat utamanya dalam penyaluran bantuan dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait. Baik bersama Forkopimda Jawa Timur, Pemkab/ Pemko terdampak, BPBD, Tagana serta relawan lainnya,” imbuh Gubernur.
Disampaikan, saat ini sedang dimaksimalkan inventarisasi dan identifikasi data pemilik rumah, bangunan fasum dan fasos yang terdampak serta divalidasi oleh tim yang dikoordinasikan oleh Bupati. Data tersebut hendaknya diumumkan di Balai Desa atau tempat pengungsian agar segera terverifikasi sehingga pengerjaannya bisa lebih cepat.
