Bagikan :
Dengan demikian, tersisa 12 persen lagi yang harus segera dilunasi. Sedangkan utang tahap selanjutnya, masih menunggu verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulsel (BPKP).
"yang lain (utang) tinggal verifikasi, menunggu pemeriksaan BPKP, " ujar Andi Sudirman saat dikonfirmasi awak media di Kantor Gubernur, baru-baru ini.
Baca Juga: Nurdin Abdullah Bantah Korupsi Terima Suap, KPK Tegaskan Punya Bukti Kuat!
Belum tuntas persoalan utang, belum lama ini terungkap adanya empat proyek ilegal di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel.
Disebut ilegal lantaran kontrak proyek diketahui tak masuk di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Tak tinggal diam, Plt Gubernur langsung menghentikan proyek ilegal itu.
"Pemutusan kontrak karena ada kesalahan teknis diluar dari pada mekanisme prosedural. Contohnya, tidak ada di DPA kemudian mereka melakukan, dan harus dihentikan," tegasnya.
Baca Juga: Nurdin Abdullah Resmi Jadi Tersangka Kasus Gratifikasi Proyek Infrastruktur
