Bagikan :
Pertama, SW, selaku pemberi suap. Dia dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf a dan b dan atau pasal 13 UU RI No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20/2001.
Kedua, dr. IW selaku ASN di Rutan Tanjung Gusta, Medan.
Ketiga, KS, selaku ASN di Dinas Kesehatan Sumut yang menerima suap berupa uang. Keduanya, dr. IW dan KS, dikenakan pasal 12 huruf a dan b atau pasal 5 ayat 2 dan atau pasal 11 UU RI No. 31/1999 tentang pemberantanasn tindak pidana korupsi serta pasal 64 ayat 1 KUHP tentang perbuatan berlanjut serta pasal 55 KUHP.
Keempat, SH, selaku ASN di Dinkes Sumut. SH memberikan vaksin kepada IW tanpa melalui mekanisme dan prosedur sebagaiman seharusnya.
Baca Juga: Hari Pertama Pasca Libur Lebaran, Walikota Medan Bobby Nasution Sidak Disdukcapil Medan
"Karena dari hasil pemeriksaan kita, ternyata dr IW tidak mengajukan surat. Hanya beberapa kali ajukan surat permintaan vaksin dan berkali-kali berikutnya tidak dengan surat tetapi langsung diberikan oleh SH kepada IW," ungkapnya.
SH dikenakan pasal 372 dan pasal 374 KUHP dan tidak tutup kemungkinan akan dinaikkan satusnya apabila cukup bukti untuk diterapkan pasal tindak pidana korupsi.
Panca menambahkan, dari hasil penyelidikan dan penyidikan, 15 kali kegiatan vaksinasi itu sudah berlangsung sejak bulan April.
"Dengan uang yang diterima atau dari hasil pembayaran oleh masyarakat Rp 271.250.000. Di mana Rp 238.700.000 itu diberikan kepada IW dan sisanya Rp 32.550.000 itu diterima atau diberikan kepada SW. Kenapa begitu, karena dalam kesepakatannya mereka membagi Rp 250.000, Rp 30.000 itu untuk SW dan Rp 220.000 kepada IW," katanya.
Dalam kasus ini, Pokda Sumut juga melakukan penggeledahan di kantor Dinas Kesehatan Sumut untuk mencari apakah ada penyimpangan lain selain pemberian vaksin tersebut.
Baca Juga: Dipercepat, Kesawan City Walk Medan Resmi Tutup Mulai 5 Mei 2021
