Bagikan :
Banjarbaru, Sonora.ID – Pemprov Kalsel melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas P3A) menyusun strategi penurunan angka kasus perkawinan usia anak
Berdasarkan hasil penelitian, penyebab tinggi perkawinan dini di Kalsel adalah ketidaksetaraan gender, ekonomi dan kemiskinan, globalisasi atau prilaku remaja, dan regulasi.
Masalah ini dibahas dalam Forum Grup Diskusi (FGD) Pencegahan Perkawinan Anak Provinsi Kalimantan Selatan, di kantor Setdaprov Kalsel di Banjarbaru, pada Selasa (25/05).
Baca Juga: Mulai Hari Ini, GeNose C19 Digunakan di Bandara Intl' Syamsuddin Noor
Kepala Dinas PPPA Kalsel, Husnul Khatimah di awal acara menyebut, saat ini Kalsel masuk termasuk dalam 20 provinsi di Indonesia yang tingkat perkawinan anak usia dininya masih tinggi.
Disebutkannya, secara nasional pada pada 2017 lalu, angka perkawinan anak hanya 11,54 persen, sementara di Kalsel tercatat 23,12 persen atau urutan 1 secara nasional. Selanjutnya pada 2018, Kalsel berada di urutan 4 atau 17,63 persen atau masih lebih tinggi dari nasional yang hanya 11,21 persen.
“Pada tahun 2019, Kalsel kembali urutan pertama nasional atau 21,18 persen dibanding nasional 10,82 persen. Penurunan terjadi di 2020 yaitu urutan ke enam nasional atau 16,24 dibanding nasional 10,35 persen,” bebernya.
