Bagikan :
Urgensi dan Mendesak: RUU Praktik Kefarmasian
Farmasis Indonesia Bersatu (FIB) mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Praktik Kefarmasian sebagai pengganti RUU Kefarmasian (Omnibus Law).
FIB bersikap untuk mengambil alih legal drafter RUU Kefarmasian ini yang merupakan tindak lanjut dari hasil Mukernas III FIB pada Januari 2021 lalu.
“FIB telah membentuk tim Ad Hoc RUU Praktik Kefarmasian yang menyiapkan naskah akademik dan draf RUU Praktik Kefarmasian,” ungkap Ketua Dewan Presidium Nasional FIB, Fidi Setyawan.
Baca Juga: Islam Disebut Agama yang Arogan, Begini Tanggapan PBNU
Keberadaan UU Praktik Kefarmasian yang memiliki keluasan cakupan praktek kefarmasian akan meningkatkan keselamatan pasien (patient safety) dan juga perlindungan masyarakat akibat penggunaan perbekalan farmasi yang serampangan pada hewan maupun tumbuhan.
Dewan Presidium Nasional FIB, Hasan Ismail menjelaskan saat ini, perlu dukungan dari seluruh elemen masyarakat, khususnya yang terkait dengan penyusunan undang-undang.
“Hari ini kami melakukan audiensi dengan PBNU untuk mendapatkan dukungan, agar RUU Praktik Kefarmasian dapat disahkan pada tahun 2022 mendatang,” jelasnya.
Brigjen Mufti Djusnir dan Prof Mahdi Jufri juga sepakat, agar RUU Praktik Kefarmasian dapat segera diberlakukan, supaya ada kepastian hukum dalam praktik kefarmasian yang sangat diperlukan dalam proses pengobatan dan menyehatkan masyarakat Indonesia.
