Bagikan :
Mawardi mengungkapkan, pihaknya akan segera menindaklanjuti perihal masih adanya Kabupaten/Kota di Sumsel yang belum memiliki UPTD PPA.
“Masalah UPTD PPA ini akan kita sampaikan ke Pemda masing-masing, karena tidak akan mungkin DAK cair kalau tidak ada UPTD PPA. Selain itu, kita juga akan mendorong UPTD PPA di Sumsel agar berani melaporkan kasus kekerasan, pelecehan terhadap perempuan dan anak supaya akan menjadi tolak ukur besaran dana yang akan diterima dari pemerintah pusat,” katanya.
Baca Juga: AJI Palembang Kampanyekan Anti Kekerasan Terhadap Jurnalistik
Sementara itu, Menteri PPPA RI, Bintang Puspayoga mengatakan, tahun ini pihaknya telah menerima DAK Non Fisik yang akan digelontorkan ke UPTD PPA di Indonesia yang aktif melaporkan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.
“Tahun ini kami bisa menggelontorkan DAK Non Fisik khusus yang dapat digunakan untuk penanganan kasus korban kekerasan, disamping itu dana ini juga difungsikan untuk peningkatan kapasitas SDM di UPTD PPA setempat yang menangani kasus kekerasan tersebut,” tutupnya.
