Bagikan :
Secara khusus juga digelar rakor dengan Forkopimda Provinsi dan kabupaten- kota. Rakor tersebut juga sekaligus untuk berkoordinasi dengan jajaran Forkopimda Jatim yakni Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, dan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto.
Hal ini juga sejalan, dengan kebijakan Presiden Jokowi yang secara resmi mengumumkan kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat yang disebut PPKM Darurat untuk mencegah perluasan penyebaran Covid-19. PPKM Darurat ini akan diberlakukan sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali.
Pada rakor tersebut, Khofifah menjelaskan, bahwa berdasarkan data yang ada, kasus Covid-19 di Jatim mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan, di bulan Juni Jatim telah melakukan ekspansi besar-besaran ICU Isolasi dari 850 bed menjadi 1.219 bed, dan isolasi dari 7.110 bed menjadi 12.515 bed.
Baca Juga: Varian Delta India Ditemukan Saat Penyekatan, Pemprov Jatim Tracing Massal Zona Merah Bangkalan
Meskipun demikian, menurut Gubernur dalam mengatasi lonjakan kasus Covid-19 ini menangani hilirnya saja tidak akan pernah cukup. Untuk itu, perlu ditarik rem darurat untuk menghentikan penyebaran kasus Covid-19 melalui pembatasan mobilitas sosial.
"PPKM Darurat sesuai instruksi Presiden Jokowi ini menjadi harapan besar bagi kita untuk menekan penyebaran kasus Covid-19 di Jawa Timur. Karenanya, koordinasi dan sinergi terkait pelaksanaan PPKM Darurat dengan berbagai pihak terkait harus terus dilakukan," urai mantan Menteri Sosial RI ini.
Khofifah menambahkan, bahwa sembari menyiapkan teknis PPKM Darurat yang akan diatur di Inmendagri, tiap daerah di Jatim diharapkan mampu melakukan percepatan proses vaksinasi. Dimana, berdasarkan kalkulasi dan breakdown yang mendetail target vaksinasi yang diharapkan Presiden Jokowi maupun Menkes bisa tercapai target 2 juta orang divaksin perhari.
