Bagikan :
Nominalnya sendiri belum diketahui hanya saja jumlahnya diperkirakan tidak bergerak dari tahun 2020 lalu.
"Jadi dari hasil rapat bersama Dispar dan Perizinan Makassar, kita diharuskan rampungkan administrasi pendataan, jadi ini diharapkan paling tidak jadi penopang di saat-saat seperti ini. Kita juga sudah ketemu Pak Wali untuk monitor dinas terkait agar berjalan," pungkasnya.
Sementara itu Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassat Hasanuddin Leo mendesak PHRI, Dinas PTSP, Bapenda dan Dispar untuk berumbuk menyelesaikan kendala yang ada agar gagalnya realisasi dana hibah tidak kembali terulang di tahun ini.
Baca Juga: Okupansi Penumpang KA di Daop 2 Bandung Turun 20 Persen
"Semua SKPD terkait, baik perizinan, terkait pengeluaran izin usaha perhotelan itu memang sudah harus melengkapi dan juga hotel. Ini pihak PHRI harus mensertifikasi secara keseluruhan hotel-hotelnya supaya apa yang menjadi kebutuhan itu dilengkapi dari sekarang sehingga pada saatnya tidak lagi (bermasalah)," tegas legislator PAN tersebut.
Dia mengatakan akan menggelar pertemuan pada Jumat (23/7) besok lewat Monitoring dan Evaluasi (Monev).
Dirinya akan mempertanyakan hal ini ke dinas-dinas terkait agar progresnya dipercepat.
"Rencana kita ada monev dengan dinas-dinas terkait kita akan pertanyakan data-datanya," lanjutnya.
Baca Juga: Belum Ada Kunjungan Wisman, Okupansi Hotel di Sulsel Naik Jadi 30,19 Persen
Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
