Bagikan :
Keputusan itu dinilainya tepat karena merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Serta bagian dari prinsip implementasi pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) untuk kemajuan marwah pembangunan daerah.
"Oleh karena itu, Fraksi PKS menyetujui Kalimantan Selatan harus memiliki Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan untuk Pilkada Serentak 2024," tambahnya lagi.
Selain sebagai penerapan dari amanat perundang-undangan, hal itu juga langkah strategis untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Baca Juga: Bantah ASN Terlibat Pilkada, Pemko Banjarmasin Nilai Hanya Keliru Penyebutan
Ia berharap, dengan persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kalimantan Selatan yang lebih matang, IDI di provinsi ini dapat meningkat dan setidaknya mencapai 80 persen.
Sebelumnya diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengusulkan alokasi dana cadangan untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dilakukan secara bertahap. Yakni mulai tahun 2022, 2023 dan 2024.
Menurut Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal ZA, alokasi secara bertahap akan sangat membantu keuangan daerah di situasi pandemi seperti sekarang.
Mengingat, persiapan dana cadangan untuk Pilkada Serentak 2024 tidak mungkin dilakukan dalam satu tahun anggaran berjalan karena akan sangat membebani keuangan daerah.
Baca Juga: Bawaslu Sumsel Nilai Pilkada Serentak Tahun 2020 Minim Pelanggaran
