Bagikan :
Kemudian juga digunakan untuk pembiayaan Kartu Prakerja untuk 2.82 juta orang, bantuan kuota internet, subsidi listrik, dan bantuan subsidi upah.
“Perlindungan sosial 53.2 persen, ini tadi dengan perlinsos yang telah diperluas,” lanjut Sri Mulyani.
Selanjutnya, untuk dukungan UMKM dan korporasi, hingga 20 Agustus 2021, realisasi anggarannya masih cukup rendah, yakni baru 29.6 persen dari pagu anggaran, dengan manfaat Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) 11.84 juta usaha, IJP UMKM untuk 2,04 Juta UMKM, IJP Korporasi untuk 26 Korporasi, serta penempatan dana pada bank, dan subsidi bunga KUR dan non KUR.
Baca Juga: Sri Mulyani: Pandemi akan Menjadi Endemi di Tahun 2022
“UMKM baru 29.6%. Ini sekali lagi, yang bisa jalan hanya BPUM, itupun mencapai yang tadi 12 juta, ternyata masih 11,84 juta usaha yang dapat.
Kemudian IJP untuk penjaminan kredit modal UMKM untuk 2 Juta UMKM dan untuk korporasi 26 korporasi,”jelas Sri Mulyani.
Realisasi untuk insentif usaha telah mencapai 81.8 persen, atau sebesar 51.39 triliun rupiah telah tersalurkan, yang terdiri dari PPh 21 DTP untuk 73.970 pemberi kerja, PPh Final UMKM DTP untuk 119.354 UMKM dan pembebasan PPh 22 Impor untuk 9.530 wajib pajak.
Baca Juga: HUT Sonora ke-49, Sri Mulyani: Sonora adalah Mitra Penting Pemerintahan
