Bagikan :
Sonora.ID - Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP tahun 2020 lalu mendapatkan Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK R) dengan 84 Laporan Keuangan Kementerian atau lembaga dari 86 LKKL atau 97.7 persen.
Selain itu, satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara atau LKBUN juga mendapatkan opini WTP.
Melihat hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, peningkatan kualitas laporan keuangan di tahun 2020 lalu merupakan sebuah prestasi yang tidak mudah.
Pasalnya, hal tersebut terjadi ditengah situasi atau keadaan yang sulit dan tidak normal akibat dari pandemik covid19.
“Peningkatan kualitas laporan keuangan yang terjadi pada sesuatu yang extra-ordinary ini merupakan suatu prestasi yang tidak mudah dan bukan sesuatu yang sederhana,” kata Sri Mulyani dalam rakernas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah 2021 secara virtual, Selasa (14/09/2021).
Tidak hanya laporan keuangan pemerintah pusat, opini wajar tanpa pengecualian juga diberikan kepada 486 pemerintah daerah atau 89.7 persen dari total keseluruhan pemda di Indonesia.
Jika dirincikan, terdiri dari 33 provinsi, 88 pemerintah kota, dan 365 pemerintah kabupaten yang mendapatkan opini wtp di taahun 2020 lalu.
“Saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terus menjaga dan mengelola keuangan negara dan membangun tata kelola di masing-masing Kementerian lembaga dan pemerintah daerah,” lanjutnya.
Baca Juga: Gerakkan Potensi Masyarakat, Kemensos Rekrut 1.265 Relawan Penyuluh Sosial
Dalam kesempatan...
Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
