Bagikan :
"Disesuaikan lah di atas Rp 900 juta. Karena di pinggir-pinggir jalan seperti ini harganya sudah Rp 900 juta. Kalau cari rumah di lain tidak dapat segitu harganya dengan ukuran yang sama di pinggir jalan," paparnya.
Ia mengungkapkan, sejauh ini pihak Dinas PUPR maupun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Banjarmasin juga tidak ada niatan ingin melakukan negosiasi.
Ia pun berasumsi, bahwa pembebasan lahan dianggap permasalahan santai. Padahal menurutnya, itu perlu menjadi perhatian pemerintah, agar proses pembangunan cepat dan tidak terkendala.
"Kami khawatir kalau terlambat itu seolah-olah kami kesannya yang membuat keterlambatan itu. Seandainya ada negosiasi kami makin senang. Penjelasan kenapa harga rumah saya murah dan lain-lain juga tidak ada. Kami hanya tahu harga sekian, non fisik sekian seperti itu saja," ungkapanya kecewa.
Arifudin mengungkapkan, sebenarnya sangat mendukung dengan program Dinas PUPR dalam rangka pembangunan jembatan HKSN. Hanya saja Ia meminta, agar biaya ganti rugi yang diberikan sesuai.
"Kami bukannya menghalangi seandainya harga yang ditawarkan sesuai kami pasti terima," tutupnya.
Dikonfirmasi mengenai hal itu, Kabid Petanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Banjarmasin, Rusni mengakui, bahwa masih ada tersisa 14 persil lahan yang belum dibayarkan.
Baca Juga: Tak Cair Tanpa Ada SPM. Ihwal Tunggakan Insentif Nakes di Banjarmasin
Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
