Bagikan :
"Pemecatan-pemecatan itu ada dilakukan oleh mereka (Dishub), kami aja enggak tau jukir pihak ketiga ini siapa," katanya.
Menurut Dedi, dari total 22 titik yang nantinya diterapkan E-Parking justru bukan titik yang memiliki potensi pendapatan yang besar.
"Itu 22 titik yang dituju tanggal 18 Oktober nanti apakah masuk jalan Surabaya, yang parkirnya lebih banyak jalan Sutomo ada masuk? Enggak kan, kenapa? Karena itu punya bos bos yang enggak boleh diganggu," katanya.
Dedi menambahkan, klaim pendapatan sebesar Rp 10 juta per minggu dari penerapan E-Parking di Kesawan yang sempat dinyatakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Iswar Lubis tidak benar.
"Itu kebohongan publik bahwasanya pendapatan Rp 10 juta seminggu itu bohong, jauh dari pendapatan yang dikatakan oleh Iswar Lubis selaku Kadishub Kota Medan, dan satu lagi tidak mungkin setoran dari tukang parkir terpotong langsung disetorkan," katanya.
Dedi mengungkapkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disebutkan selama ini justru kerap terjadi di kantor-kantor dinas perhubungan.
"Kalau kata wali kota tentang kebocoran-kebocoran itu, itu di kantor mereka bukan di lapangan. Harusnya kalau Kadis yang makan uang setoran, dipecatlah. Sementara kita enggak kasih setoran kita terlambat harus membayar besoknya double," tuturnya.
Baca Juga: Turun Lagi, Kini PPKM di Medan Berada Pada Level 2
Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
