Bagikan :
"Saya contohkan Kabupaten Badung, sebelum pandemi PAD-nya lebih dari Rp 3 trilyun dan sebagian besar bersumber dari PHR. Karena PAD-nya besar, maka DAU yang hanya Rp. 350 miliar saat itu cukup. Namun sekarang itu tidak cukup, karena untuk bayar gaji pegawai saja butuh Rp. 700 miliar. Badung menghadapi tekanan fiskal yang berat, demikian juga Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar," terangnya.
Oleh sebab itu, ia sangat berharap adanya sebuah kebijakan untuk daerah yang celah fiskalnya terganggu karena terdampak pandemi. Gubernur menambahkan, permohonan ini telah disampaikannya melalui surat kepada Menteri Keuangan yang ditembuskan ke Badan Anggaran DPR RI.
Gubernur yang berasal dari Desa Sembiran, Buleleng ini juga usul keadilan fiskal sebagai permohonan yang sangat wajar karena Bali merupakan daerah spesifik dan merupakan destinasi wisata dunia. Bahkan saat pariwisata sedang berjaya, Bali menyumbang 39 persen dari total devisa negara.
"Bali juga penyumbang PHR terbesar di Indonesia, itu berlangsung selama puluhan tahun. Ketika anjlok, semestinya ada sebuah kebijakan spesifik untuk membantu Bali dalam menghadapi situasi yang sulit, kami jangan ditinggal," ujarnya.
Untuk itu, ia sangat berharap Banggar DPR RI mempertimbangkan aspirasi tersebut untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam menyikapi situasi darurat sebagaimana yang dihadapi Bali saat ini.
Pada bagian lain, Gubernur asal Desa Sembiran ini juga menginformasikan perkembangan Covid-19 daerah Bali yang sudah melandai. Namun demikian, ia menyebut masih butuh waktu untuk kembali ke situasi normal.
Secara khusus, Gubernur Koster juga menyampaikan terima kasih atas kunjungan Banggar DPR RI ke Provinsi Bali.
Pertemuan dengan jajaran Banggar mengingatkannya kembali pada masa-masa bertugas di lembaga ini selama tiga periode, mulai tahun 2006 hingga 2018. Tiga periode bertugas di Banggar diibaratkannya seperti bersekolah.
Baca Juga: Wagub Cok Ace Sampaikan Komitmen Pemprov Bali Dukung Serikat Pekerja di Bali
