Bagikan :
PTPN V sendiri menargetkan hingga 2025 mendatang dapat membantu peremajaan dan konversi sawit rakyat seluas 23.000 Ha. Seluruh sawit yang diproduksi oleh kebun yang bermitra dengan perusahaan, produktivitasnya juga jauh di atas standar nasional.
Program peremajaan sawit rakyat juga menjadi momentum mengganti tanaman sawit dengan jenis tanaman yang lebih unggul. Sehingga, PTPN V turut menyiapkan tujuh sentra pembibitan sawit unggul di seluruh Riau. Keberadaan sawit bersertifikasi itu juga menjadi jawaban bagi para petani sawit di Riau dalam menghadapi dilema keberadaan bibit palsu.
Menurutnya angka tersebut masih dapat terus ditingkatkan mengingat perusahaan memiliki 56.600 Ha plasma yang tersebar di 6 Kabupaten di Riau.
"Dari 56.600 Ha itu, seluas 21.000 Ha atau 38 persen telah menandatangani kerjasama peremajaan bersama PTPN V hingga 2023. Sementara itu, 17.500 Ha atau 31 persen telah diremajakan secara mandiri oleh petani. Sisanya 31 persen lagi masih belum bersedia diremajakan," ujarnya.
PTPN V pun menyiapkan empat program percepatan peremajaan sawit rakyat. Pertama adalah pola single management, kedua penyediaan bibit unggul bersertifikat, ketiga kemitraan swadaya yang siap sebagai off taker, dan terakhir, pemberdayaan KUD untuk menjadi calon mitra teknis para petani.
"Semua langkah itu kita tempuh dengan satu tujuan, yaitu mensejahterakan petani sawit," tutupnya.
Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), M Abdul Ghani mengapresiasi Peremajaan Sawit Rakyat yang dijalankan PTPN V.
“Kegiatan ini merupakan dukungan penuh dari PTPN Group yang telah menjadi salah satu Program Strategis Nasional sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit, dengan menjaga luasan lahan, agar perkebunan kelapa sawit dapat dimanfaatkan secara optimal, sekaligus untuk menyelesaikan masalah legalitas lahan yang terjadi demi peningkatan kesejahteraan petani sebagai mitra strategis,” ujar Ghani.
Ghani menambahkan bahwa peremajaan perkebunan sawit masyarakat mendesak untuk dipercepat mengingat tingginya disparitas produktivitas antara petani dan korporasi.
"Sebagai perbandingan produktivitas CPO (Crude Palm Oil) petani hanya berkisah 3 ton CPO/Ha/tahun. Sementara di perusahaan itu mencapai 5-7 ton CPO/Ha/tahun. Ini yang menjadi pertimbangan kita agar proses peremajaan perlu diakselerasi," tambah Ghani.
Ia mengatakan 212.396 Ha perkebunan sawit rakyat atau plasma yang bermitra dengan Perkebunan Nusantara Group di seluruh penjuru Indonesia menghadapi persoalan serupa. Sehingga, ia pun mendorong Holding Perkebunan Nusantara untuk terus aktif melakukan peremajaan sawit rakyat di lingkungan perusahaan yang sejak 2019 hingga 2022 mendatang ditargetkan mencapai 42.182 Ha.
Ghani menyebutkan bahwa kendala legalitas lahan, masalah birokrasi, dan sumber pendanaa, saat peremajaan berlangsung menjadi hambatan dalam program PSR. Untuk itu, ia mengatakan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menawarkan sejumlah program yang menjadi jawaban permasalahan tersebut.
