Sonora.ID - Jajaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) melakukan wawancara khusus kepada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kamis, (7/4) siang.
Wawancara ini digelar terkait dengan berbagai pihak dan observasi lapangan yang terdampak atas diberlakukannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara (IKN) yang baru.
Rombongan jajaran Komnas HAM dipimpin oleh Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Komnas HAM RI, Sandrayati Moniaga, diterima oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, H. Tohar diruang kerjanya.
Dalam penyampaiannya Sandrayati Moniaga mengatakan bahwa pihaknya setiap tahun memang rutin melakukan pengkajian dari berbagai isu yang ada di Indonesia.
Namun kegiatan kajian kali ini fokus untuk melihat langsung perkembangan IKN dan dampak serta potensi dampak kemanusiaan dari pembangunan IKN yang ada di Kabupaten PPU.
"Sebelum pertemuan ini kami sudah ke sejumlah titik di Sepaku, Pemaluan dan Maridan. Fokusnya untuk melihat langsung bagaimana persepsi dan dampak apa yang ada terhadap kemanusiaan dari berbagai kelompok yang ada di lokasi IKN ini," Kata dia.
Sementara itu dalam bincang-bincangnya Pj. Sekda PPU, Tohar mengatakan bahwa terkait dengan pemindahan IKN saat ini tidaklah begitu mengagetkan bagi kabupaten PPU.
Isu IKN ini kata dia, secara nasional mengemuka di akhir 2019 kemudian seiring prosesnya hingga awal 2022 ini tahapan demi tahapan terus dilakukan.
"Kalau kita pernah ingat kegiatan kapsul waktu punya Kemenpora tahun 2015 lalu, bagi daerah yang dilalui kapsul waktu saat itu termasuk PPU memasukkan mimpi ke depan, mau seperti apa daerahnya, " Ujarnya.
Tohar mengatakan bahwa kebetulan di era kepemimpinan Bapak Yusran saat itu dirinya turut memasukkan poin inti harapan pemda PPU di kapsul waktu.
Isinya, bahwa poin pertama berharap seluruh sektor di PPU sudah teraliri listrik PLN di tahun 2018.
"Dan alhamdulillah aliran PLN itu sudah terbukti, dan beliau sendiri yang meresmikan gardu PLN Petung yang terkoneksi dengan sistem barito saat itu, " Kata Tohar.
Kemudian pada poin berikutnya memang belum terpenuhi, tetapi pada poin empat disebutkan bahwa PPU layak dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif IKN yang baru, kini menjadi kenyataan.
"Itu mimpi kita tahun 2015 yang kini menjadi kenyataan. Bermula muncul isu itu di tahun 2019 sampai penetapan, pelantikkan kepala Otorita dan disahkannya undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 saat ini," Kata Tohar.
Kendati begitu, seiring pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang apakah kecamatan sepaku akan menjadi daerah pemilihan sendiri ataukah masih tergabung dengan pemda PPU?
Atas pertanyaan itu, ini kata Tohar.
"Jadi kami belum tau sepaku kedepan seperti apa. Undang-undang sudah disahkan, kepala otorita sudah dilantik, sementara bagaimana penduduk kami yang masuk di delenasi, ini harus segera ada kejelasan karena menyangkut hak asasi bagi masyarakat disana, " Jelas Tohar.
