Bagikan :
Sementara itu untuk sistem penilaian, menurut Wyasa sudah sangat baik dan membantu TE dalam proses penilaian. Dimana dalam melakukan penilaian, TE merujuk pada Keputusan Menteri PANRB No. 50/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan KIPP di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN/D Tahun 2022.
Terdapat tujuh komponen yang dinilai pada tahun ini, termasuk ringkasan, ide inovasi, signifikansi, kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), adaptabilitas, keberlanjutan, dan kolaborasi pemangku kepentingan.
Dalam kegiatan tersebut, juga dilaksanakan penandatanganan dokumen berita acara antara Deputi bidang Pelayanan Publik, Ketua TPI, dan Ketua TE.
Dengan ditandatanganinya berita acara tersebut, TPI telah resmi mengemban tugas untuk menelaah proposal yang ada.
Ketua TPI J.B Kristiadi berharap KIPP tahun ini dapat semakin bermanfaat bagi masyarakat luas. Terlebih dengan diumumkannya nominasi finalis proposal KIPP 2022 ke masyarakat luas, membuat TPI harus lebih teliti dalam menilai.
"Mohon kerja sama dari seluruh TPI untuk bahu-membahu menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat, agar tidak mengurangi pentingnya kegiatan KIPP," terang Kristiadi, Kamis (2/6/2022).
Baca Juga: Surat Palsu Pengangkatan Tenaga Honorer Mencatut Nama Menteri PANRB Kembali Beredar
