Bagikan :
Baca Juga: DPRD Makassar Monitoring Tingkat Serapan APBD 2022
“Evaluasi kemarin banyak di zonasi jelas sekali permasalahannya, ada akun ganda, KK tiba-tiba pindah, itu saya evaluasi. Insyaallah kami perbaiki,” jelas Muhyiddin.
Untuk para calon peserta didik yang saat ini belum lolos kata dia dipastikan akan dicarikan jalan.
“Itulah yang kami atur. Kita sekarang bicara revolusi pendidikan tidak ada anak yang tidak sekolah,” ungkapnya.
Untuk sekolah swasta kata dia tetap jalan namun ia mengakui tidak semua masyarakat mampu mengaksesnya.
Sehingga akan disiapkan skema subsidi bagi yang tidak mampu.
Baca Juga: Makassar Jadikan Jalan Somba Opu dan Bulusaraung Kawasan Percontohan Reklame
“Swasta tetap jalan. Hanya saja tidak semua masyarakat mampu. Ini kita tunggu datanya. Karena masih ada ribuan kuota belum terpenuhi,” pungkas Mantan Sekretaris Dinas Sosial ini.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Dasar kota Makassar Muh Guntur menerangkan jumlah peserta yang telah diterima jenjang SMP jalur zonasi sebanyak 8.539, kuota 8.826, pendaftar 12.482 dan terverifikasi 11.810.
Untuk jalur non zonasi khusus afirmasi telah diterima 1.173, kuota 2.498, terverifikasi 1.282 dan pendaftar 1.571. Jalur perpindahan orang tua SMP diterima 321, kuota 639, terverifikasi 330 dan pendaftar 371. Jalur prestasi diterima 602, kuota 640, terverifikasi 2.526 dan pendaftar 2.650.
Khusus untuk SMP Negeri yang kuotanya sudah penuh sejak sepekan lalu ada sembilan sekolah diantaranya, SMPN 1 Makassar, SMPN 2 Makassar, SMPN 6 Makassar, SMPN 8 Makassar, SMPN 12 Makassar, SMPN 23 Makassar, SMPN 30 Makassar, SMPN 47 Makassar dan SMPN 52 Makassar.
Artinya masih ada 46 sekolah yang belum terpenuhi dari pekan lalu. Hanya saja data kuota ini masih belum diperbaharui.
Baca Juga: Balitbangda Makassar Diseminasi Restrukturisasi BUMD, Ini Selengkapnya
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto sebelumnya menekankan agar mengakomodir seluruh peserta didik yang usianya masuk dalam kategori wajib belajar untuk bisa sekolah.
Jika memang rombel atau kuota di sekolah tidak bisa mengakomodir seluruh calon peserta didik, Disdik harus buat program. Diantaranya sekolah terintegrasi dan sekolah dengan sistem hybrid.
"Intinya semua harus sekolah. Disdik harus membuat program yang bisa mengakomodir seluruh usia wajib belajar bisa sekolah. Buat sekolah terintegrasi atau sekolah hybrid," tandasnya.
