Bagikan :
"Ke depan, kita perlu mendorong kerjasama dan kolaborasi yang baik ini antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan bersama-sama kita dukung bagaimana pemerintah daerah bisa mendorong kondisi pembangunan inklusif di daerah," ucap Laksmi.
Menurut dia, indeks pembangunan ekonomi inklusif ini menjadi suatu hal paling penting untuk perencanaan di tingkat daerah, karena dengan adanya indeks pembangunan inklusif sudah ada di laporan nasional sehingga ke depan tidak perlu untuk mendorong lagi digunakan dalam perencanaan tingkat daerah.
Baca Juga: Pemprov Kalbar Canangkan Zona Integritas, Wujudkan Perangkat Daerah Anti Korupsi
"Karena dengan adanya indeks pembangunan inklusif ini kita bisa menghitung bagaimana tingkat produktivitas pembangunan di nasional atau daerah," tambahnya.
Direktur The SMERU Research Institute, Widjajanti Isdijoso mengatakan berdasarkan data, Kayong Utara, indeks ekonomi inklusif masih relatif rendah.
Pasalnya, ada beberapa aspek yang mempengaruhi diantaranya kelemahan di Infrastruktur dan akses-akses pada lembaga keuangan.
"Untuk itu, kedepan fokus kita pada prospek perkembangan ekonomi dimasa yang akan datang, dan yang utama itu memang akses infrastruktur berperan penting sehingga jika masih terbatas, maka berpengaruh pada perkembangan ekonomi, layanan publik, kemudian untuk jangka menengah dilihat dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus terus ditingkatkan," jelas Widjajanti.
Baca Juga: DPRD Sumsel Menilai Pembangunan Sekolah di Palembang Tidak Berimbang
