Bagikan :
Menanggapi hal tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira beranggap dan menilai, rupiah digital muncul sebagai kekhawatiran akan penggunaan mata uang kripto di Indonesia yang meningkat.
Namun menurut Bhima, penggunaan mata uang kripto tersebut dapat juga mengancam stabilitas di sektor keuangan. Bhima menyebutkan dengan adanya sejumlah syarat agar penggunaan rupiah digital bisa lebih efektif.
Pertama, menurutnya yang harus pemerintah lakukan adalah memblokir total mata uang kripto, maka CBDC hanya satu-satunya hanyalah mata uang yang sah, yaitu Rupiah digital.
Selain itu, yang kedua adalah pemerintah harus bisa menjamin protokol keamanan data dan keamanan platform dalam mencegah aksi spekulasi rupiah digital. Yang menurut Bhima, perencanaan rupiah digital memang harus sangat matang.
Sebab hal itu akan mempertaruhkan juga kredibilitas otoritas moneter dan kurs rupiah. Ketiga, adanya interoperabilitas, yaitu rupiah digital yang bisa digunakan lintas negara dan lintas platform digital.
3. Nasib Uang Konvensional dan Bentuk Uang Digital
Walaupun, nantinya rupiah digital resmi diluncurkan dan dipergunakan secara luas oleh masyarakat, penerbitan rupiah digital tidak akan menghilangkan peredaran uang tunai.
Di mana, uang tunai tetap ada seperti biasanya karena rupiah digital nantinya juga tidak akan jauh berbeda dengan uang elektronik.
Di mana, perbedaan utamanya hanya terletak pada lembaga penerbitnya. Seperti, CBDC akan diterbitkan oleh BI, sedangkan uang elektronik akan diterbitkan oleh bank umum, dan dompet digital akan diterbitkan oleh lembaga non-bank, sehingga rupiah digital akan memiliki kelebihan dibanding lainnya, yaitu risiko yang lebih kecil dibanding uang elektronik, karena risiko kredit bank sentral akan lebih rendah dibandingkan lembaga atau instansi lainnya.
