Bagikan :
Jakarta, Sonora.id - FKRI (Forum Komunikasi Riset dan Inovasi) memiliki peran strategis, bagi ekosistem riset dan inovasi di Indonesia. Sejalan dengan beralihnya tugas, fungsi dan kewenangan unit kerja, yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek di lingkungan K/L. Sejak 1 Januari 2022, menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN, sesuai dengan Amanah Perpres No.78 Tahun 2021 tentang BRIN.
Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko mengatakan, FKRI dilaksanakan untuk pemetaankebutuhan kajian kebijakan dan survey data dasar pembangunan nasional.
“Kebijakan perlu dipetakan guna mendukung riset dan inovasi, khususnya untuk kebutuhan daerah,” terangnya.
Mengingat pentingnya FKRI sebagai langkah strategis dalam menunjang kebijakan berbasis bukti[evidence-based policy], keberadaan FKRI dianggap perlu.
“FKRI penting dilakukan, untuk menghasilkan usulan rekomendasi kebijakan dan hasil riset, yang digunakan secara optimal bagi pemerintah pusat, daerah, dan Industri, dalam meningkatkan daya saing bangsa,” tegas Kepala BRIN.
Saat ini BRIN memiliki sumber daya yang optimal. BRIN memiliki 12 Organisasi Riset, 85 Pusat Riset ditambah 7 Kedeputian yang bisa memberikan pelayanan maksimal kepada stakeholder kami termasuk K/L/D dan Perguruan Tinggi maupun Industri. “Saat ini ekosistem riset dan inovasi di Indonesia sudah menemukan platform yang tepat dengan terbentuknya BRIN di mana periset dari berbagai disiplin ilmu berkumpul dan sangat memungkinkan menghasilkan invensi maupun inovasi berbasis pendekatan multidisiplin. Tentu saja, kita semua berharap bahwa platform ini bisa seperti mata air yang terus mengalirkan kebaikan, kecerdasan dan ketepatan yang terus bermanfaat hingga hilir,” ujar Handoko.
Sebagai informasi, sebelumnya BRIN telah memfasilitasi Pra-FKRI yang dihadiri perwakilan K/L, perguruan tinggi, dan industri untuk turut serta membantu menghasilkan top list maupun short list untuk dikerjakan oleh BRIN untuk Tahun Anggaran 2023. Melalui proses yang telah dilakukan tersebut, hasil kajian kebijakan maupun survey/indikator juga menjadi lebih jelas penggunaannya (off taker).
Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan, Mego Pinandito mengatakan, FKRI menyediakan layanan Survei data dasar pembangunan, iptek, riset, dan inovasi. “Pengguna layanan tersebut antara lain sivitas kelompok pelaksana fungsi kedeputian, sivitas periset OR-PR, dan kebutuhan data dasar K/L,” sebutnya.
Mego menjelaskan, ada beberapa ketentuan untuk mengajukan penggunaan layanan ini, yaitu kegiatan survey untuk data dasar pembangunan, iptek, riset, dan Inovasi (tidak termasuk survey data untuk indikator internal K/L, dan survei kajian untuk menghasilkan konsep indikator-indeks). “Lingkup survey data dasar berskala nasional, untuk mendukung pengukuran indeks pembangunan, Iptek, Riset dan Inovasi,” pungkasnya.
Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
